Pemerintah Bakal Tambah Fungsi KTP Jadi NPWP | Probolinggo TIMES

Pemerintah Bakal Tambah Fungsi KTP Jadi NPWP

Oct 03, 2021 11:13
Ilustrasi NPWP. (Foto: Freepik).
Ilustrasi NPWP. (Foto: Freepik).

JATIMTIMES - Keberadaan kartu tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri di tanah air mulai akan bertambah fungsi. Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akam menambah fungsi KTP sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk wajib pajak (WP) orang pribadi (OP).

Dilansir dari berbagai sumber, aturan tersebut tengah menunggu disahkan DPR RI. Dalam draf RUU HPP, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga : Lebih Mudah, Sederet Aplikasi Ini Bakal Terintegrasi dengan PeduliLindungi Mulai Pekan Depan

"RUU ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pendaftaran tersebut dilakukan sesuai wilayah kerja, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk mendapatkan NPWP.

Draf RUU HPP disebutkan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri akan memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada menteri keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

Adapun RUU HPP dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Juga mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kemudian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Di dalamnya juga mengatur kebijakan strategis yang meliputi perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Selanjutnya, perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Serta perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

RUU HPP juga mengatur kebijakan strategis seperti pengaturan mengenai program pengungkapan sukarela WP, pengaturan mengenai pajak karbon, dan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007.

Sri Mulyani menilai RUU HPP bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan, dan akan menjadi batu pijakan yang penting bagi proses reformasi selanjutnya.

RUU HPP dinilai menjadi pembuktian Indonesia selalu bisa menggunakan sebuah krisis menjadi momentum reformasi. Terlebih, pandemi vovid-19 yang telah menimbulkan tekanan luar biasa bagi masyarakat dan menyebabkan APBN harus hadir untuk mengurangi tekanan tersebut.

Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Optimis Kota Malang Segera Masuk PPKM Level 1

Dalam hal ini pula, pemerintah menghadapi situasi kontraksi pendapatan negara. Sementara belanja negara tumbuh signifikan yang menyebabkan defisit melebar.

"Pemerintah berkomitmen untuk kembali mewujudkan APBN yang sehat dengan defisit di bawah tiga persen pada tahun 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami akan terus melakukan perbaikan dari sisi belanja dengan spending better dan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tujuan dan target pembangunan tidak dikorbankan," jelasnya.

RUU HPP juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, hingga meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (WP).

Karena itu, dalam RUU HPP mengatur beberapa hal antara lain pengenaan pajak atas natura, pengaturan mengenai tindak lanjut atas putusan Mutual Agreement Procedure (MAP).

Pengaturan kembali besaran sanksi administratif dalam proses keberatan dan banding, serta penyempurnaan beberapa ketentuan di bidang penegakan hukum perpajakan.

Kemudian, penguatan reformasi administrasi perpajakan dilakukan melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk WP Orang Pribadi (OP), memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif PPN final.

Sementara perluasan basis pajak, diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, dan pemungutan.

Lalu penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai.

“Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU tersebut diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan,” pungkas Sri Mulyani.

Topik
KTP NPWP Menkeu Sri Mulyani

Berita Lainnya