JATIMTIMES - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Multazamudz Dzikri mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memprioritaskan normalisasi sungai dan perbaikan jalan rusak. Ini menyusul meluasnya titik banjir serta masih adanya ruas jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap.
Menurut Multazam, banyak sungai yang menjadi penyebab banjir berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Namun, penanganannya dinilai belum optimal sehingga banjir terus berulang setiap musim hujan.
Baca Juga : Penanganan Pohon Tumbang Rusak Rumah Warga Tertunda Hujan Lebat, Kerugian Capai Rp 10 Juta
“Secara data, sungai penyebab banjir merupakan sungai kewenangan provinsi. Saya minta kepada Gubernur untuk lebih peduli terhadap persoalan warga dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada,” ujar politisi PKB tersebut, Kamis (12/2/2026).
Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menunjukkan banjir masih menjadi ancaman serius di provinsi ini. Sepanjang 2025 tercatat sebanyak 149 kejadian banjir, termasuk banjir luapan di Sidoarjo dan Lamongan yang tergenang di beberapa titik akibat hujan intensitas tinggi, serta banjir di beberapa wilayah lainnya yang menyebabkan genangan rumah dan jalan.
Multazam mengatakan upaya pencegahan harus dilakukan secara serius melalui perbaikan sistem drainase dan normalisasi sungai agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
Ia menyebut persoalan banjir hampir selalu muncul dalam agenda reses yang ia lakukan, khususnya di daerah pemilihannya Pasuruan dan Probolinggo. Bahkan pada musim penghujan kali ini, warga melaporkan munculnya titik banjir baru.
“Musim penghujan kali ini bahkan terdapat titik lokasi banjir baru. Artinya yang biasanya tidak banjir malah banjir,” katanya.
Beberapa wilayah yang disebut terdampak antara lain Kecamatan Nguling di Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Tiris di Kabupaten Probolinggo.
Selain banjir, Multazam juga menyoroti kondisi jalan rusak yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Jatim. Ia menyebut kerusakan jalan tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga : Ra Ahmad Mahfud Resmikan Asmaraloka, Wabup Sampang Harap Ekonomi Camplong Tumbuh
“Persoalan jalan ini sangat mengganggu, terutama terhadap keselamatan warga. Di samping itu juga mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menunjukkan bahwa pada 2024 sekitar 10 persen lebih jalan provinsi masih dalam kondisi tidak mantap, yakni rusak ringan hingga rusak berat. Sementara pada level kabupaten/kota, sejumlah daerah bahkan mencatat persentase jalan tidak mantap yang jauh lebih tinggi.
Multazam mendorong Pemprov Jatim memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat perbaikan infrastruktur. “Setidaknya Gubernur bisa bersinergi dengan kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan jalan rusak,” urainya.
Ia juga menilai desa tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan untuk pembiayaan perbaikan jalan, mengingat alokasi Dana Desa saat ini banyak terserap untuk program nasional, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi lebih terbatas.
Menurutnya, kondisi itu semakin menegaskan perlunya peran aktif pemerintah provinsi dalam memastikan infrastruktur dasar, khususnya pengendalian banjir dan perbaikan jalan, menjadi prioritas pembangunan di Jatim.
