JATIMTIMES - Persoalan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember masih menjadi perhatian serius, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan perkebunan, hutan, dan pesisir. Penanganannya dinilai tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak lintas sektor.
Hal itu disampaikan Guru Besar Bidang Kelembagaan Ekonomi Syariah Universitas Negeri Jember, Prof. Dr. Ahmad Zaenuri SE. MSi, usai menjadi narasumber dalam diskusi Talks bertema “Wajah Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Tanggung Jawab Siapa?” yang digelar di Aula Sudjarwo Unej, Senin (13/4/2026). Forum tersebut juga menghadirkan Bupati Jember Muhammad Fawait SE. MSc, perwakilan Perum Perhutani, PTPN, ATR/BPN, serta DPRD Jember.
Baca Juga : Bupati Sanusi Pastikan Tidak Ada Jual Beli Jabatan di Pemkab Malang: Kalau Ada Lapor Saya!
"Dari paparan diskusi tadi, kami melihat semua pihak, baik dari Pemkab, Perhutani, PTPN dan ATR/BPN, memiliki visi dan misi yang sama dalam mengatasi kemiskinan Ekstreem di Jember, hanya saja, saat ini, mereka masih berjalan sendiri-sendiri," ujar Ahmad Zaenuri.
Ia menilai, langkah penanganan akan lebih efektif jika seluruh pemangku kepentingan menyatukan data terkait jumlah warga yang masuk kategori miskin ekstrem, sehingga program yang sudah ada dapat berjalan selaras.
"Kita semua tahu, ada puluhan ribu masyarakat Jember masuk dalam kemiskinan ekstrem, baik desil 1 (kelompok 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional, yang masuk dalam kategori miskin ekstrem atau sangat miskin) maupun desil 2 (tingkat kesejahteraannya dibawah 20%), dan di masing masing stakeholder tersebut, sudah ada program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan dari pusat, kalau ini berjalan beriringan, maka kemiskinan ekstrem akan teratasi," jelasnya.
Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial jangka pendek, tetapi perlu strategi jangka panjang berbasis pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan produktif yang belum tergarap di kawasan hutan, perkebunan, maupun pesisir.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait, menyampaikan bahwa salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah pemberian akses pengelolaan lahan produktif bagi warga miskin ekstrem.
"Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jember, kami memiliki tiga program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya, kami memberikan bantuan sosial, jangka menengahnya, kalau 1 keluarga miskin ekstrem diberi hak mengelola lahan produktif 1 hektare. Pemerintah memberikan bibit pertanian, maka dalam 1 atau 2 tahun, mereka akan lepas dari kemiskinan ekstrem, tentunya ini juga akan berdampak pada jangka panjang," ujar Bupati.
Baca Juga : Cek Status Data Anda, Warga Surabaya Diimbau Segera Konfirmasi DTSEN
Ia juga menyinggung program hutan sosial dari pemerintah pusat yang dinilai berpotensi membantu pengurangan kemiskinan di daerah. Di Jember, tersedia lebih dari 38 hektare lahan yang dapat dimanfaatkan.
"Pada program Hutan Sosial, ada 38 hektare lebih lahan produktif yang sudah disiapkan, sejauh ini, kami belum mengetahui secara detail nama-nama penerimanya, kalau ini nanti diberikan kepada warga yang berhak dan tepat sasaran, maka kemiskinan ekstrem di Jember bisa teratasi, belum lagi dari perkebunan dan pesisir," jelasnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan kampus, mahasiswa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. (*)
