JATIMTIMES – Euforia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-120 Kota Blitar yang memuncak dalam gelaran spektakuler dengan penampilan bintang tamu Aftershine, menghadirkan ribuan warga dan berdampak langsung pada meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai titik kota. Lonjakan tersebut memperkuat tren kepadatan yang sebelumnya telah terlihat pada agenda Car Free Day (CFD), yang dalam beberapa bulan terakhir kian padat, bahkan melampaui kapasitas di sejumlah ruas jalan sekitar Alun-Alun Kota Blitar.
Situasi tersebut memunculkan dinamika baru, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL). Kepadatan lapak di sejumlah titik seperti Jalan Seruni dan Jalan Kenanga menjadi perhatian, seiring meningkatnya jumlah pedagang yang ingin memanfaatkan momentum keramaian.
Lonjakan Aktivitas dan Aspirasi Pedagang
Menanggapi kondisi itu, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin memilih turun langsung ke lapangan. Usai pelaksanaan CFD pada Minggu (3/5/2026), Mas Ibin menggelar dialog santai bersama para PKL, menyerap aspirasi secara langsung sekaligus membuka ruang komunikasi dua arah.
Baca Juga : Wali Kota Eri Cahyadi Dorong Kemandirian Ekonomi Gen Z Lewat Wirausaha
Dalam suasana yang cair, Mas Ibin duduk bersama para pedagang, mendengarkan berbagai masukan terkait kondisi lapak yang kian padat. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir bukan untuk membatasi, melainkan memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.
“Ini bukan pembatasan, tapi penataan. Supaya semua bisa tertib, nyaman, dan punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar Mas Ibin.
Lonjakan pengunjung pada malam puncak HUT ke-120 Kota Blitar, yang menghadirkan bintang tamu Aftershine dan beragam hiburan yang menyedot perhatian publik, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya antusiasme masyarakat. Dampak positifnya pun berlanjut hingga kegiatan Car Free Day (CFD), yang kini semakin diminati, baik oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha.
Namun, di balik tingginya antusiasme tersebut, muncul kebutuhan untuk melakukan penyesuaian tata kelola. Pemerintah Kota Blitar melihat hal ini sebagai bagian dari proses evaluasi sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan publik.
Mas Ibin menekankan bahwa pendekatan yang digunakan adalah musyawarah dan kolaborasi. Pemerintah berupaya menghindari potensi konflik di lapangan dengan melibatkan langsung para pelaku usaha dalam proses perumusan solusi.
“Kita ingin semua merasa terakomodasi. Maka langkahnya adalah duduk bersama, kita dengarkan, kita cari jalan keluar terbaik. Dengan komunikasi yang baik, penataan bisa berjalan tanpa menimbulkan gesekan,” jelasnya.
Penataan dan Perluasan Ruang Usaha
Sejumlah langkah konkret pun mulai disiapkan. Pemerintah Kota Blitar akan melakukan penataan ulang lapak agar lebih rapi dan terorganisir, sekaligus memastikan distribusi ruang berjualan lebih merata. Jalur utama CFD akan tetap difokuskan untuk aktivitas olahraga masyarakat, terutama di ruas jalan protokol seperti Jalan A. Yani dan Jalan Merdeka.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot juga membuka peluang penambahan titik berjualan di lokasi alternatif. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Kelud dan Jalan Veteran dipertimbangkan sebagai opsi untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pelaku usaha.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi kepadatan di titik-titik utama, tetapi juga memperluas ruang ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari kegiatan CFD dapat dirasakan lebih luas oleh berbagai kalangan.
Baca Juga : Data Ganda Bikin Statistik Anak Tak Sekolah di Kota Malang Melonjak
Mas Ibin juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara PKL dan pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis keramaian publik. Ia melihat potensi besar jika sinergi ini terus diperkuat.
“Kalau kolaborasi berjalan baik, event bisa lebih besar, durasi bisa diperpanjang, dan pelaku usaha yang terlibat juga semakin banyak. Ini yang ingin terus kita jaga dan kembangkan,” ujarnya.
Ke depan, agenda dialog serupa akan terus dilanjutkan dalam format yang lebih luas. Pemkot Blitar berencana menggelar forum “Ngopi Bareng PKL dan UMKM” sebagai wadah komunikasi berkelanjutan untuk menampung aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Blitar dalam membangun tata kelola kota yang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Kesuksesan penyelenggaraan event besar seperti HUT ke-120 bukan hanya diukur dari kemeriahannya, tetapi juga dari bagaimana dampaknya dikelola secara bijak.
Dengan pendekatan yang responsif dan partisipatif, Pemerintah Kota Blitar menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah event dapat menjadi pintu masuk untuk penguatan ekonomi masyarakat sekaligus peningkatan kualitas ruang publik.
