JATIMTIMES  - Kehadiran Danantara Development Management Fund (DDMF) tengah menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Entitas baru yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara itu disebut sebagai "anak baru" yang disiapkan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis nasional bernilai jumbo.

Danantara sendiri merupakan sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi milik negara yang dibentuk pemerintah untuk mengelola aset serta investasi strategis nasional. Melalui lembaga ini, pemerintah berharap pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih profesional guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Baca Juga : Pilot Project di Malang, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ojol Latih Ahli Waris Jadi Wirausaha

Perbincangan mengenai DDMF semakin ramai setelah beredar narasi yang menyebut entitas tersebut memiliki kewenangan menerima penyertaan modal negara (PMN) dari APBN dan mengelola proyek pembangunan bernilai hingga ribuan triliun rupiah. Narasi tersebut memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan terhadap percepatan pembangunan hingga kritik terkait transparansi dan tata kelola lembaga baru tersebut.

Lantas, apa sebenarnya DDMF dan bagaimana dasar hukum pembentukannya? Berikut penjelasan lengkapnya. 

PP Nomor 19 Tahun 2026 Menjadi Dasar Pembentukan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 pada 8 April 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Danantara untuk membentuk holding atau entitas baru sesuai kebutuhan pengelolaan investasi dan pembangunan nasional. Salah satu implementasinya adalah pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF).

Dalam regulasi tersebut juga diatur bahwa entitas di bawah Danantara dapat menjalankan proyek pelayanan publik tertentu dan memperoleh pendanaan, termasuk melalui skema penyertaan modal negara (PMN), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa Itu DDMF?

DDMF merupakan entitas baru dalam ekosistem Danantara yang difokuskan untuk mendukung pengelolaan investasi pembangunan nasional, khususnya proyek-proyek strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang.

Berdasarkan informasi yang telah diumumkan, direktur utama DDMF dijabat oleh Sigit Puji Santosa, yang juga menjabat sebagai chief technology officer (CTO) Danantara. Adapun mengenai susunan lengkap direksi maupun komisaris, informasi resminya masih berkembang seiring proses pembentukan organisasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembentukan DDMF diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan nasional melalui skema investasi yang lebih profesional dan berkelanjutan.

"Pembentukan DDMF diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan nasional melalui skema investasi yang lebih profesional dan berkelanjutan," ujar AHY, dikutip dari Instagram @sudutgelap.id, Jumat (26/6/2026). 

Salah satu proyek yang ramai dikaitkan dengan DDMF adalah pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa.

AHY menjelaskan DDMF diproyeksikan menjadi kendaraan investasi (investment vehicle) yang mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis nasional yang membutuhkan investasi jangka panjang, termasuk giant sea wall.

"DDMF akan menjadi kendaraan (vehicle) untuk mengelola pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan investasi jangka panjang, termasuk giant sea wall," kata AHY.

Proyek tersebut diproyeksikan membentang sekitar 500 kilometer, mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar US$80 miliar atau setara kurang lebih Rp 1.300 triliun.

Baca Juga : Wisuda Periode 79 Unisma: Mutu Akademik dan Jejaring Global Menguat, Kelulusan Tepat Waktu Meningkat

Meski demikian, proyek Giant Sea Wall masih berada dalam tahap pengembangan. Pemerintah masih menyusun skema pembiayaan yang dapat melibatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk melalui DDMF, sehingga lembaga tersebut bukan satu-satunya sumber pendanaan proyek tersebut.

Mengapa Menjadi Sorotan?

Pembentukan DDMF memicu perhatian publik karena memperluas ekosistem Danantara dalam mengelola investasi negara.

Di media sosial berkembang berbagai kritik yang mempertanyakan sejumlah aspek, antara lain mekanisme penyaluran penyertaan modal negara (PMN), sistem pengawasan, transparansi laporan keuangan, hingga akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Sebagian warganet juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum banyak informasi operasional DDMF yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Namun, kritik tersebut merupakan pandangan yang berkembang di ruang publik dan bukan merupakan kesimpulan resmi mengenai tata kelola DDMF.

Sejumlah pengamat menilai lembaga yang mengelola investasi bernilai besar memang perlu menerapkan prinsip good governance, termasuk keterbukaan informasi, audit independen, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar mampu menjaga kepercayaan publik.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa perubahan regulasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola investasi negara sekaligus mempercepat pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

Melalui pembentukan DDMF, pemerintah berharap proyek-proyek yang membutuhkan investasi jangka panjang dapat dikelola secara lebih profesional, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.

Danantara sendiri dibentuk sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang mengelola investasi negara dengan dua tujuan utama, yakni meningkatkan nilai ekonomi aset negara sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Seiring mulai beroperasinya DDMF, perhatian publik diperkirakan masih akan tertuju pada implementasi kebijakan tersebut, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan investasi negara.

Ke depan, publik menantikan keterbukaan informasi mengenai struktur organisasi, mekanisme pendanaan, laporan keuangan, hingga perkembangan proyek-proyek strategis yang didukung DDMF. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan investasi negara sekaligus memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pada akhirnya, efektivitas DDMF akan sangat bergantung pada implementasi tata kelola yang transparan, akuntabel, serta didukung sistem pengawasan yang kuat. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional melalui investasi negara dapat berjalan beriringan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.