JATIMTIMES – Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan nota persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Kendati memberikan lampu hijau, fraksi ini menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus berorientasi penuh pada hasil nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk pengawasan ketat, mereka menyodorkan 10 rekomendasi strategis guna menjamin efektivitas pengelolaan uang rakyat dan mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih serta responsif.

Baca Juga : Nama Gus Miftah Muncul di Sidang Korupsi DJKA, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Rp 100 Juta

Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, ia mengingatkan agar capaian administratif tersebut tidak dijadikan alasan untuk berpuas diri.

Bagi PKS, akuntabilitas tertinggi dari pengelolaan anggaran adalah sejauh mana setiap rupiah uang rakyat mampu dikonversi menjadi instrumen pembangunan yang mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara inklusif.

"Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan 10 rekomendasi strategis sebagai agenda bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur," tegas Lilik Hendarwati dalam Rapat Paripurna, Selasa (14/7/2026).

Dalam poin rekomendasi awal, pihaknya menuntut penguatan kemandirian fiskal daerah melalui diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digitalisasi layanan retribusi, terutama demi menghadapi penyesuaian regulasi hubungan keuangan pusat-daerah. Di sisi belanja, parlemen mendesak pemangkasan anggaran yang bersifat konsumtif-administratif untuk dialihkan ke pos belanja produktif. 

Evaluasi ketat juga diarahkan pada tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), di mana PKS meminta penguatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar fleksibilitas keuangan tidak justru menahan perputaran dana publik dan menciptakan penumpukan kas yang mubazir.

Sorotan paling tajam dari kesepuluh rekomendasi tersebut mengarah pada sektor korporasi daerah dan pembenahan tata kelola emiten pelat merah. PKS membongkar bahwa kenaikan dividen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,59 persen pada tahun 2025 masih bersifat semu dan pincang.

Hal ini dikarenakan struktur penerimaan nonpajak tersebut masih bergantung penuh pada PT Bank Jatim, sementara sebagian besar lini usaha BUMD lainnya dinilai loyo dan gagal memberikan kontribusi optimal bagi kas daerah. "Struktur pendapatan masih didominasi oleh PT Bank Jatim, sementara sebagian besar BUMD lainnya belum memberikan kontribusi yang optimal," ucap Lilik.

Baca Juga : Dinkes Kota Batu Tekan Stunting Lewat Intervensi Gizi dan Layanan ILP, Posyandu di Sisir Capai Zero Kasus

"Oleh karena itu, Fraksi PKS merekomendasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperkuat transformasi Badan Usaha Milik Daerah, serta dituntaskannya audit kinerja seluruh BUMD," sambung legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini.

Selain menuntut audit investigatif BUMD, rekomendasi kelima PKS mendesak percepatan inventarisasi, sertifikasi, dan pengamanan hukum terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang telantar atau bersengketa. Penyelamatan aset bermasalah ini dinilai strategis untuk membendung kebocoran PAD dan melindungi hak-hak finansial publik secara profesional.

Pada kluster rekomendasi berikutnya, PKS meminta peningkatan kualitas internal melalui penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) guna mencegah tindak pidana korupsi, serta integrasi sistem birokrasi digital agar kebijakan daerah selalu berbasis pada data yang akurat.

Pada bagian akhir, rekomendasi kedelapan hingga kesepuluh PKS berfokus langsung pada intervensi ekonomi kerakyatan dan pembangunan manusia. Uang rakyat di dalam SILPA APBD berikutnya dituntut untuk diprioritaskan pada pemberdayaan sektor pertanian, nelayan, koperasi, serta perluasan sertifikasi halal bagi UMKM

PKS menegaskan bahwa muara akhir dari seluruh efisiensi anggaran ini harus berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka stunting, dan ketahanan keluarga, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan di Jatim.