JATIMTIMES - Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti tajam macetnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim. Ini terlihat dari mandegnya indikator kualitas pendidikan meskipun penyerapan anggaran di sektor tersebut terbilang fantastis.
Kritik fundamental itu dilayangkan berkaitan dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menegaskan bahwa tingginya persentase serapan anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan ternyata belum mampu mendongkrak kualitas SDM secara signifikan.
Baca Juga : Wali Kota Eri Tegaskan Aduan Warga Harus Segera Dituntaskan
Pemprov Jatim dinilai masih terjebak pada formalitas output pembangunan fisik ketimbang hasil nyata (outcome) kemakmuran masyarakat. "Realisasi anggaran pendidikan mencapai 92,88 persen. Namun, indikator kualitas pendidikan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan," ujar Aziz dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim belum lama ini.
"Harapan Lama Sekolah (HLS) masih berada pada 13,44 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 8,39 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa besarnya belanja pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia," sambungnya.
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,39 tahun tersebut memotret realitas memprihatinkan di lapangan bahwa secara rata-rata, tingkat pendidikan penduduk Jawa Timur terhenti di tengah jalan dan tidak lulus menempuh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, PAN juga menyoroti belum maksimalnya perhatian terhadap hak-hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas serta masih rendahnya capaian literasi dan numerasi.
Kondisi serupa juga ditemukan pada sektor penunjang SDM lainnya, yakni kesehatan. Fraksi PAN membeberkan bahwa realisasi belanja Dinas Kesehatan Jatim sejatinya cukup tinggi mencapai 91,49 persen. Namun, serapan angka tersebut kontras dengan kenyataan di lapangan di mana penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS terus meningkat, serta penurunan angka stunting yang belum berjalan optimal.
Pihaknya juga menyentil efektivitas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) unggulan Pemprov Jatim yang dinilai lamban mengejar target. Hingga akhir tahun 2025, program CKG dilaporkan baru mampu menjangkau sekitar 12,69 juta penduduk atau hanya berkisar 30 persen dari total sasaran masyarakat Jawa Timur.
Lebih jauh, PAN membongkar temuan dari Komisi E yang mencatatkan adanya sisa pagu anggaran fantastis sebesar Rp1,120 triliun di rumpun kesejahteraan rakyat. Dari total dana mengendap tersebut, sebanyak Rp700,126 miliar berada di Dinas Pendidikan dan Rp163,301 miliar tertahan di Dinas Kesehatan.
"APBD tidak boleh berhenti pada output berupa pembangunan gedung, penyediaan sarana prasarana, dan pelaksanaan pelatihan, melainkan harus menghasilkan outcome berupa meningkatnya kualitas pendidikan, membaiknya derajat kesehatan, berkurangnya kemiskinan, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat. Penganggaran berbasis pada luaran adalah paradigma yang harus dipakai dan tidak sekadar mengejar tingginya serapan anggaran," tegas Aziz.
Sektor infrastruktur penunjang pun tak luput dari bidikan kritik Fraksi PAN. Disiplin OPD dalam mengeksekusi belanja secara periodik disorot karena kegagalan berulang dalam mencapai target serapan. Dinas PU Bina Marga Jawa Timur misalnya, mendapat alokasi anggaran jumbo sebesar Rp1,584 triliun, namun hanya mampu merealisasikan penggunaan anggaran sebesar Rp1,268 triliun.
Baca Juga : Pacu Digitalisasi Ratusan Pelaku UMKM, Pemkot Batu Bekali Pelatihan Penerapan AI
Dampak dari tidak optimalnya serapan ini langsung memukul konektivitas wilayah Jatim. PAN memaparkan bukti bahwa Indeks Konektivitas jalan Jawa Timur pada tahun 2025 gagal mencapai target, di mana dari target indeks konektivitas 0,848 hanya mampu terealisasi sebesar 0,841. Di samping itu, Dinas Peternakan juga mendapat rapor kuning dengan capaian serapan anggaran yang hanya mentok pada kisaran 85 persen.
Beralih ke sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PAN memberikan alarm keras bagi tata kelola jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu yang paling disorot adalah pembengkakan kerugian PT Air Bersih Jatim yang mencapai angka fantastis Rp220 miliar dalam skema sistem penyediaan air Umbulan.
PAN memberikan ultimatum agar pada momentum pembahasan P-APBD TA 2026 nanti, Pemprov Jatim wajib memasukkan agenda target kinerja dan tenggat waktu restrukturisasi yang tegas bagi BUMD yang terbukti salah urus dan merugi. Pemberian suntikan modal tanpa evaluasi target kinerja (KPI) yang terukur ditegaskan tidak bisa lagi ditoleransi.
Terakhir, PAN mengingatkan pentingnya aspek integritas dalam pelayanan publik. Merefleksikan kasus hukum terkait pungutan liar (pungli) perizinan yang terjadi di lingkungan eksekutif, PAN mendesak Gubernur untuk memimpin langsung perbaikan tata kelola internal secara menyeluruh, memperkuat pengawasan, dan membangun budaya integritas guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Meskipun menyodorkan tumpukan rapor merah terkait pembangunan SDM dan infrastruktur daerah, Fraksi PAN secara resmi menyatakan tetap menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, penerimaan tersebut dibarengi tuntutan mutlak agar Gubernur dan jajaran eksekutif segera menyusun roadmap yang jelas dan beralih ke paradigma penganggaran berbasis hasil demi kemakmuran rakyat Jatim.
