JATIMTIMES - Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) membongkar anjloknya realisasi pengelolaan Dana Bergulir (Dagulir) yang ditujukan untuk mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra). Program kemitraan yang dijalankan bersama PT Bank BPR Jatim ini mencatatkan kinerja yang sangat minim akibat terhambat badai kredit macet di lapangan.
Hal ini menjadi sorotan tajam yang diungkapkan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Sobirin, ketika menyampaikan sikap resmi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim belum lama ini.
Baca Juga : Sinergi Kejari, Pengadilan, dan Pemkot Blitar Wujudkan Kepastian Hukum Anak melalui Penetapan Perwalian
"Dari target pengelolaan Dagulir tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp510,72 juta, realisasinya ternyata hanya mentok di angka 14 persen atau sebesar Rp73,45 juta saja," ujar Sobirin.
Realisasi itu merupakan akumulasi dari pengembalian pokok utang dan bunga pinjaman. Capaian yang sangat rendah ini merupakan akibat dari banyaknya akumulasi kredit macet.
Fraksi Golkar mendesak Pemprov Jatim agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Ini menjadi catatan penting demi suksesnya pelaksanaan Prokesra yang merupakan program unggulan Pemprov.
"Pemprov Jatim sudah memberikan subsidi bunga Prokesra yang cukup besar, yakni 7,5 persen dari total bunga flat 12,5 persen demi menggerakkan kinerja pelaku UMKM," papar Sobirin.
Sementara itu, Golkar memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemprov Jatim mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-15 kalinya. Namun, pihaknya juga membeberkan sejumlah rapor merah pada tata kelola pos anggaran strategis daerah.
Sobiri menegaskan bahwa predikat WTP tidak boleh membuat jajaran eksekutif terlena. Golkar menyoroti tajam temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan dari BPK yang selalu muncul setiap tahun pada objek yang sejenis. Menurut mereka, jika masalah serupa terus berulang, maka hal tersebut menjadi tidak selayaknya terjadi bagi entitas keuangan daerah sekelas Provinsi Jawa Timur.
Fraksi Golkar juga memberikan alarm keras terhadap melonjaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Jawa Timur. Pada akhir tahun anggaran 2025, angka SILPA Jatim tercatat membengkak hingga mencapai Rp4,708 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 28,11 persen jika dibandingkan dengan SILPA tahun 2024 yang berada di angka Rp3,796 triliun.
Baca Juga : PAN DPRD Jatim Soroti Macetnya Pembangunan SDM, Rata-rata Tidak Lulus SMP
Golkar mendesak Pemprov Jatim untuk memperketat rasio SILPA ke depan agar anggaran daerah bisa segera dieksekusi menjadi program belanja yang kemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat di akhir tahun.
Tingginya angka SILPA ini selaras dengan minimnya penyerapan pada sektor infrastruktur strategis daerah. Golkar memaparkan data bahwa Belanja Modal untuk pos Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang semula dianggarkan sebesar Rp669,042 miIiar, ternyata hanya mampu terserap sebesar 86,64 persen. Untuk mengantisipasi kemacetan realisasi ini berulang, Sobirin menuntut Pemprov Jatim menerapkan skema pra-kontrak di awal tahun anggaran untuk proyek-proyek besar.
Beralih ke sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Golkar menyentil performa beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Air Bersih Jatim dilaporkan menjadi BUMD dengan kontribusi pembagian laba ke PAD terendah lantaran masih berkutat pada penyelesaian pipa distribusi. Selain itu, ditemukan pula piutang atas hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT JGU yang tertahan selama dua tahun hingga Desember 2025 dengan nilai mencapai Rp4,725 miIiar.
Di sisi lain, akibat berlakunya regulasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pendapatan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) merosot tajam dan gagal mencapai target hingga 17,03 persen. Golkar meminta Pemprov Jatim segera mencari alternatif skema pendapatan baru, seperti optimalisasi kompensasi kendaraan listrik.
Terakhir, Fraksi Golkar mengingatkan jajaran eksekutif untuk tetap meletakkan fokus utama APBD pada program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data yang dikantongi fraksi, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2025 masih berada di angka yang sangat besar, yakni mencapai 3,804 juta jiwa. Pemprov didesak memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data tunggal yang valid, mutakhir, dan terintegrasi lintas OPD agar intervensi kemiskinan tidak tumpang tindih.
