JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Jember resmi melantik Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknis Perumdam Tirta Pandalungan Tahun 2026 di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (20/7/2026).
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Jember Gus Fawait tersebut menjadi langkah strategis untuk melengkapi kepengurusan BUMD sekaligus mempercepat transformasi perusahaan daerah agar semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Baca Juga : Piala Dunia 2030 Resmi Jadi Edisi Paling Unik, Digelar di 6 Negara untuk Rayakan 100 Tahun FIFA
Pada kesempatan tersebut, Gus Fawait melantik Ardani Yusuf sebagai Direktur Utama, Rofiih sebagai Direktur Umum, dan Rendra Wirawan sebagai Direktur Teknis Perumdam Tirta Pandalungan. Turut dikukuhkan jajaran Dewan Pengawas BUMD, yakni Evi Lestari, Agus Nur Yasin, Gatot Triyono, Mudahar Abusiri, Yudi Hartono, dan Danang Andriasmara.
Dengan lengkapnya susunan direksi dan dewan pengawas tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berharap kedua BUMD mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan dan perekonomian daerah.
Dalam arahannya, Gus Fawait menyampaikan bahwa komposisi Dewan Pengawas dan jajaran direksi yang baru dilantik merupakan perpaduan yang ideal. Menurutnya, kehadiran tenaga profesional yang memahami aspek teknis dipadukan dengan figur berlatar belakang aktivis yang memiliki semangat inovasi akan menjadi kekuatan besar dalam melahirkan berbagai kebijakan yang progresif dan mampu menjawab tantangan pengelolaan BUMD.
"Saya melihat komposisi hari ini sangat ideal. Ada profesional yang memahami bidangnya, ada juga aktivis yang terbiasa berpikir out of the box. Dengan kombinasi ini saya optimistis BUMD kita akan mampu menghadirkan perubahan yang lebih baik," ujar Gus Fawait.
Lebih lanjut, Gus Fawait menegaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan. Keberadaan BUMD harus mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimisme tersebut, menurutnya, didukung oleh capaian Pemerintah Kabupaten Jember yang berhasil meningkatkan PAD hingga menembus angka Rp1 triliun pada tahun 2025 atau meningkat sekitar 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja mampu memberikan dampak positif terhadap kemampuan fiskal daerah.
"BUMD itu bukan hanya soal PAD. Fungsi utamanya adalah menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dua fungsi ini harus berjalan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.
Baca Juga : Lewat Pendampingan dan Simulasi Desk Evaluasi ZI, MTsN 1 Kota Malang Perkuat Kesiapan Menuju WBK/WBBM
Sebagai langkah awal setelah seluruh kepengurusan dinyatakan lengkap, Gus Fawait memberikan waktu selama dua minggu kepada jajaran direksi dan dewan pengawas untuk menyusun berbagai kebijakan strategis serta program kerja yang akan menjadi pijakan transformasi BUMD.
Selanjutnya, seluruh jajaran akan diminta memaparkan rencana tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pembaruan di Perumdam Tirta Pandalungan maupun Perumda PDP Kahyangan. Gus Fawait menekankan bahwa gebrakan yang diharapkan bukanlah program yang bergantung pada besarnya penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebaliknya, inovasi harus lahir melalui kreativitas dalam memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang sah di luar APBD, sehingga mampu menghasilkan perubahan nyata tanpa membebani keuangan daerah. Ia juga meminta jajaran direksi tidak ragu menghadirkan kebijakan yang inovatif meskipun pada tahap awal dapat memunculkan perbedaan pandangan, selama tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
"Saya beri waktu dua minggu untuk membuat gebrakan-gebrakan kebijakan yang baru. Yang saya tunggu bukan kebijakan yang meminta anggaran besar dari APBD, tetapi terobosan yang kreatif dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang sesuai aturan. Kalau ada kebijakan yang out of the box dan menimbulkan perbedaan pendapat di awal, tidak usah takut. Yang penting kita buktikan dengan kerja, kerja, dan kerja," ungkapnya.
