JATIMTIMES – Permasalahan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kelayakan penanganan sampah, hingga akses program bedah rumah menjadi aspirasi utama yang dikawal Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) dari Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas.
Aspirasi tersebut mengemuka saat Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu menggelar kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026 bersama tokoh masyarakat dan perwakilan warga di Kecamatan Klojen dan Blimbing, Kota Malang.
Puguh mengungkapkan, isu paling mendesak yang dikeluhkan warga berkaitan dengan validitas DTSEN yang menjadi acuan utama berbagai penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah.
"Banyak warga yang merasa seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi justru masuk dalam kelompok desil 6 sampai 10 sehingga tidak bisa mengakses berbagai program bantuan. Ketika mereka berusaha mengurus perubahan data, prosesnya masih dirasakan cukup sulit," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut, Rabu (29/7/2026).
Merespons ketimpangan data sosial yang berimbas pada terhambatnya bantuan bedah rumah bagi warga miskin tersebut, Puguh mendukung penuh langkah pemerintah yang saat ini tengah melakukan verifikasi lapangan (ground checking) secara masif.
"Ground checking yang sedang dilakukan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan DTSEN agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.
Selain persoalan data sosial, Puguh juga menyoroti masalah pengelolaan sampah yang dinilainya kian mengkhawatirkan di Kota Malang. Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik rawan tumpukan sampah yang dikeluhkan warga, seperti di kawasan Muharto sekitar jembatan hingga Jalan Borobudur.
Baca Juga : Situbondo dan Serang Teken MoU Anyer-Panarukan 3R, Mas Rio: Warisan Sejarah Jadi Pengungkit Ekonomi Daerah
Puguh menekankan, kedisiplinan warga membuang sampah akan terbentuk jika pemerintah komit menyiapkan infrastruktur yang memadai, mulai dari kecukupan tempat sampah, armada pengangkut, Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang layak, hingga edukasi pemilahan dari rumah.
"Kalau pengelolaan sampah tidak segera dibenahi, tentu akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Malang," tegasnya.
Puguh memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun dari warga Klojen dan Blimbing ini akan diperjuangkan di tingkat provinsi guna mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih akurat, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
