JATIMTIMES - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) ke-3 periode 2023-2028 resmi digelar di Malang yang dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umrah RI KH. Muhammad Irfan Yusuf hingga Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar.
Pada forum evaluasi sekaligus konsolidasi organisasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji kali ini mengusung tema "Penguatan Sinergi dan Profesionalisme Penyelenggara Umrah dan Haji Menuju Pelayanan Jemaah yang Amanah dan Berdaya Saing Global".
Baca Juga : 4 Larangan Rebo Wekasan yang Dipercaya Masyarakat, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?
Menteri Urusan Haji dan Umrah RI KH. Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Mukernas SAPUHI ke-3 di tahun 2026 ini. Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu mendorong agar kegiatan Mukernas dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen para penyelenggara ibadah umrah dan haji dalam memberikan pelayanan yang amanah dan profesional kepada para jemaah.
"Pemerintah terus melakukan pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan atau yang nakal, terutama apabila terdapat laporan masyarakat yang dirugikan, kami tidak segan-segan akan menutup izinnya," tegas Gus Irfan.
Pihaknya juga berharap agar SAPUHI dapat menjadi sebuah wadah bersama untuk memperkuat komitmen para penyelenggara ibadah umrah dan haji untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada para jemaah.
"Atas nama Pemerintah Indonesia saya ucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya Mukernas Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia. Semoga ke depan semakin amanah dan profesional melayani umat untuk ke Tanah Suci," ujar Gus Irfan.
Sementara itu, Ketua Umum SAPUHI H. Syam Resfiadi mengatakan, perubahan regulasi penyelenggaraan umrah dan haji perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman serta kepatuhan seluruh penyelenggara. Menurutnya, profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan, transparansi serta perlindungan terhadap jemaah.
"Perubahan regulasi perlu diikuti oleh seluruh pelaku usaha perjalanan dengan meningkatkan kepatuhan, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada jemaah," tutur Syam.
Pihaknya juga mengingatkan masyarakat yang berencana akan berangkat ke Tanah Suci agar lebih cermat dalam memilih biro perjalanan umrah maupun haji. Calon jemaah diminta memastikan legalitas dan izin penyelenggara sebelum melakukan pembayaran.
"Mohon para calon jemaah umrah dan haji hati-hati dengan penawaran dari travel-travel, apalagi yang belum mempunyai izin dari Kementerian Haji dan Umrah. Cek dan ricek betul, apakah travel atau orang tersebut mempunyai izin," jelas Syam.
Lebih lanjut, Syam menilai peningkatan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memastikan penyelenggaraan perjalanan ibadah berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, Syam juga mendorong agar pemerintah dapat terus memperkuat sistem pengawasan, meskipun masih menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah pelayanan dan keterbatasan sumber daya pengawas. Selanjutnya, persyaratan bagi perusahaan yang ingin memperoleh izin penyelenggaraan perjalanan umrah dan haji juga terus diperkuat. Hal tersebut mencakup aspek kemampuan keuangan, jaminan serta kesiapan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.
"Peraturan Menteri Haji yang baru ini memperketat dan menambah persyaratan, sehingga tidak mungkin sembarang orang bisa mengajukan travel untuk mendapatkan izin umrah, apalagi haji," kata Syam.
Baca Juga : Kalender Jawa Weton Rabu Legi 12 Agustus 2026: Hindari Bepergian Hari Ini
Syam menambahkan, penyelenggaraan perjalanan ibadah memiliki tanggung jawab yang besar karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Oleh karena itu, SAPUHI berkomitmen mendorong anggotanya untuk terus meningkatkan kapasitas, kepatuhan dan kualitas pelayanan.
"Melalui sinergi antara pemerintah, asosiasi, penyelenggara dan masyarakat, SAPUHI berharap penyelenggaraan umrah dan haji di Indonesia dapat semakin tertata, transparan, aman dan profesional," beber Syam.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menyampaikan bahwa sesuai arahan dari Bupati Malang HM. Sanusi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji.
Menurut Budiar, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi dan para pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Budiar berpandangan, perkembangan sektor perjalanan ibadah umrah dan haji juga menuntut para penyelenggara untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk di dalamnya terkait perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
"Peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan tata kelola organisasi menjadi hal penting agar pelayanan kepada jemaah dapat dilakukan secara optimal," kata Budiar.
Pihaknya pun berharap, SAPUHI sebagai wadah organisasi yang menghimpun penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji dapat terus mendorong peningkatan kualitas standar pelayanan, penguatan legalitas, serta profesionalisme biro perjalanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Melalui penguatan sinergi, profesionalisme, integritas dan tata kelola yang baik, penyelenggara diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan yang amanah, berkualitas dan berdaya saing global, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah dan haji," pungkas Budiar.
