JATIMTIMES - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak persoalan mendasar. Kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah disebut hanya sebagai “puncak gunung es” dari problem yang lebih serius.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya pada Senin (29/9/2025), menyebut pihaknya menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, hingga konflik kepentingan. Selain itu, kritik dari sekolah terhadap pelaksanaan program bahkan cenderung dibungkam.
Baca Juga : Bon Appetit Your Majesty Tamat, Lee Chae Min Siap Gelar Fan Meeting Internasional
“Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total,” tegas Ubaid.
Masalah Fundamental Program MBG Menurut JPPI
1. Buruknya Pemahaman Gizi
JPPI menyoroti kualitas menu MBG yang dianggap tidak sesuai standar gizi. Selain itu, adanya penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan potensi pangan lokal justru dinilai bertentangan dengan semangat swasembada pangan pemerintah.
2. Struktur Kepemimpinan yang Keliru
Menurut JPPI, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya dipimpin oleh pakar gizi, ahli pangan, atau tenaga kesehatan. Namun, kepemimpinan BGN saat ini didominasi oleh purnawirawan militer sehingga dinilai tidak relevan dengan misi lembaga.
3. Minimnya Partisipasi Sekolah dan Masyarakat Sipil
JPPI menilai sekolah hanya dijadikan objek program tanpa dilibatkan dalam perencanaan maupun pengelolaan. Proses regulasi dan implementasi MBG juga dinilai tertutup dari partisipasi publik, padahal anggaran yang digunakan sebagian besar berasal dari sektor pendidikan.
Lonjakan Kasus Keracunan MBG
JPPI mencatat hingga September 2025, jumlah korban keracunan makanan MBG sudah mencapai 8.649 siswa, dengan lonjakan sebanyak 3.289 kasus hanya dalam dua pekan terakhir.
Kasus tertinggi terjadi pada 22–27 September 2025, di mana terdapat 2.197 siswa yang menjadi korban. JPPI menilai pemerintah keliru karena hanya menutup sementara Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah, sementara dapur lain dengan persoalan serupa masih dibiarkan beroperasi.
“Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini terburu-buru demi pencitraan politik, bukan perlindungan gizi anak,” jelas Ubaid.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Ubah Bekas Kolam Renang THR Jadi Lapangan Mini Soccer dan Padel
Desakan JPPI kepada Presiden Prabowo
Sebagai solusi, JPPI mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto, antara lain:
• Menghentikan sementara seluruh dapur MBG hingga evaluasi menyeluruh dilakukan dan sistem keamanan pangan terbukti kuat.
• Melakukan reformasi di tubuh BGN dengan menempatkan tenaga profesional dan ahli gizi sebagai pemimpin.
• Membuka ruang partisipasi publik yang transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Menurut JPPI, tanpa langkah perbaikan yang serius, program Makan Bergizi Gratis berisiko terus menimbulkan masalah kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.
