JATIMTIMES - DPRD Kota Malang menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan difokuskan pada investasi sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ini menjadi pijakan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025–2029.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap KUA-PPAS APBD 2026 di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga : Komunitas Simba Kota Batu: Ruang Kreatif Film, Karyanya Tembus Festival Nasional dan Internasional
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratananggani Sirraduhita, mengatakan Banggar telah meneliti dokumen KUA-PPAS APBD 2026. Hasilnya, dilakukan sejumlah penyesuaian dengan mengurangi program-program yang dinilai tidak fundamental, untuk kemudian dialihkan ke sektor pembangunan SDM.
“Tahun pertama (RPJMD) ini kan investasi di SDM, jadi nanti (APBD 2026) akan lebih banyak ke sana,” ujar Mia, sapaan akrabnya.
Menurut Mia, proyeksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Malang pada 2026 juga berpengaruh pada peningkatan belanja pegawai.
Kondisi ini berdampak pada pengurangan maupun penyesuaian alokasi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).Meski begitu, ia memastikan bahwa pengurangan anggaran di OPD tidak akan mengurangi porsi pelayanan publik.
“Jadi meski berimbas, pelayanan kepada masyarakat tetap benar-benar harus berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa efisiensi anggaran kemungkinan besar akan ditempuh. Namun ia memastikan kebijakan tersebut akan didasarkan pada perhitungan yang matang.
Baca Juga : Wabup Tulungagung Luruskan Soal Aliran Pokir Pasca Lepas Jabatan dari Anggota DPRD
“Tentu nanti akan kami sampaikan detailnya dalam dokumen Rancangan APBD 2026. Kami akan segera membahas detailnya,” ujarnya.
Wahyu juga menyebut pihaknya tengah menyiapkan sejumlah strategi agar lonjakan belanja pegawai tidak berdampak besar pada pergeseran alokasi anggaran di OPD-OPD.
“Kalau dengan skenario yang kami siapkan kurang optimal, kami akan coba skenario lain,” tandasnya.
