JATIMTIMES - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang yang ditutup operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Belum (SPPG Mangunrejo Kepanjen memiliki SLHS)," ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Gunawan Djoko Untoro kepada JatimTIMES, Jumat (24/10/2025).
Baca Juga : Cuaca Ekstrem Landa Kota Batu Hari Ini, Tebing Longsor hingga Air Meluap Masuk Rumah Warga
SPPG di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang itu disorot usai adanya peristiwa 16 siswa dan dua guru MTs Al-Khilafah, Desa Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang mengalami keracunan setelah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Mangunrejo Kepanjen pada Kamis (23/10/2025) lalu.
Peristiwa itu pula yang membuat BGN menutup sementara operasional SPPG Mangunrejo Kepanjen untuk dilakukan investigasi secara mendalam serta menunggu hasil uji sampel dari laboratorium di Surabaya dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Gunawan menyebut, SPPG Mangunrejo Kepanjen itu sudah mengajukan atau melakukan pengurusan serta pemenuhan kelengkapan berkas untuk mendapatkan SLHS sebelum peristiwa keracunan MBG 16 siswa dan dua guru MTs Al-Khilafah terjadi.
"Baru mengajukan untuk proses pemenuhan persyaratan. Di antaranya pelatihan bagi penjamah makanan. Sepertinya mereka sudah mengajukan untuk pelatihannya sebelum kejadian (16 siswa dan dua guru MTs Al-Khilafah keracunan)," ujar Gunawan.
Pihaknya menjelaskan, fungsi dari SLHS bagi setiap SPPG yang berdiri yakni sebagai bentuk pengakuan secara resmi bahwa SPPG sebagai suatu tempat pengelolaan pangan yang telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi serta standar pengolah makanan yang diwajibkan oleh pemerintah.
"SLHS penting dan berfungsi sebagai bentuk upaya dalam pengendalian risiko, landasan hukum dan bukti kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan efektif, membangun kepercayaan dan peningkatan kualitas usaha. SLHS kita berikan kalau SPPG sudah memenuhi kelengkapan persyaratan," jelas Gunawan.
Menurutnya, harus dipahami bahwa kepemilikan SLHS tidak bisa menjadi jaminan untuk tidak terjadinya keracunan. Tetapi dengan kepemilikan SLHS akan meminimalisir potensi terjadinya keracunan.
"Maka diimbau seluruh pelaku dalam MBG di semua pihak penyelenggara SPPG tetap menjaga kualitas bahan pangan yang digunakan, kesehatan penjamah, pengolahan dan proses distribusi yang baik dan benar serta menjaga kesehatan serta penggunaan air yang memenuhi persyaratan air bersih sesuai standar," ujar Gunawan.
Baca Juga : Tersengat Listrik, Pekerja Bangunan di Tulungagung Tewas
Setiap pekan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terus melakukan upaya-upaya percepatan pemenuhan persyaratan penerbitan SLHS untuk masing-masing SPPG. Salah satunya terkait pelatihan penjamah makanan.
"Kami sedang menjadwalkan. Karena yang mengajukan sebelumbya sudah ada yang terjadwal kan. Sedianya sih dalam Minggu ini atau Minggu depan. Kami biasanya melaksanakannya Sabtu dan Minggu. Kecuali mereka bisa hari kerja setelah layanan dan tidak berbenturan dengan agenda kegiatan kedinasan lain dari kami," tutur Gunawan.
Sementara itu, disinggung apakah tidak adanya SLHS di SPPG Mangunrejo Kepanjen menjadi penyebab utama 16 siswa dan dua guru MTs Al-Khilafah keracunan usai menyantap paket MBG, Gunawan menyebut bahwa pihaknya masih mendalami hal tersebut.
"Kami masih mendalami penyebab utamanya dan beberapa makanan jadi yang dikonsumsi juga sudah dikirimkan dan sampel kita kirimkan ke Surabaya untuk pemeriksaan laboratoris," kata Gunawan.
Saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji sampel oleh laboratorium di Surabaya dan BPOM untuk memastikan penyebab keracunan yang dialami 16 siswa dan dua guru MTs Al-Khilafah usai menyantap paket MBG dari SPPG Mangunrejo Kepanjen.
"Kami masih menunggu hasil (uji sampel di laboratorium). Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga sampai lima hari," pungkas Gunawan.
