JATIMTIMES - Setelah sekian lama mati suri, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu berupaya merevitalisasi PT Batu Wisata Resource (PT BWR) dalam waktu dekat.
Perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang vakum itu akan dihidupkan dengan unit-unit usaha baru. Untuk itu, pemkot telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk rekrutmen direksi.
Baca Juga : Lonjakan Jumlah Perokok Usia Remaja di Kota Batu Mengkhawatirkan
Menurut Wali Kota Batu Nurochman, akhir tahun ini akan digelar rekrutmen direksi. Bahkan telah dilakukan pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk rekrutmen tersebut. Dikatakannya, revitalisasi PT BWR akan melalui kajian menyeluruh agar dapat bergerak dan berjalan sesuai fungsinya secara profesional.
"Untuk BWR saat ini on process. Yang bisa kami ajukan dulu adalah direksi," kata Nurochman saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Nantinya rekrutmen direksi BWR akan digelar setelah perubahan peraturan daerah (perda) yang menjadi dasar hukum operasional BWR. Perda sebelumnya dinilai terlalu membatasi, sehingga perlu ada perubahan.
"Perda yang sekarang tidak perspektif. Harus diubah dulu supaya bisa memanfaatkan sumber keuangan lain di luar APBD dan perlu membentuk unit baru di tiap sektor seperti pertanian atau UMKM," tambahnya.
Nurochman menjelaskan, pengaktifan direksi menjadi langkah awal agar instrumen dan struktur permodalan bisa dimanfaatkan. Setelah itu, baru opsi mengganti nama dan menyusun program kerja serta rencana bisnisnya.
Baca Juga : ICCF 2025 Resmi Dibuka di Selecta, Kota Batu Sambut Kolaborasi Gerakan Kota Kreatif se-Indonesia
"Jika sudah (direksi), restrukturisasi dan rebranding, disertai penyusunan program bisnis yang relevan dengan potensi daerah," tambahnya.
Wali kota yang akrab disapa Cak Nur itu menyebut, saat ini sejumlah opsi tengah dikaji, mulai dari pengelolaan Pasar Induk Among Tani, sektor pertanian dan juga dari sektor pariwisata. "Jangan sampai dibentuk tapi tidak berjalan nanti akan percuma," ungkap Cak Nur.
Untuk diketahui, PT BWR sebelumnya sudah hampir dibubarkan sejak Juni 2024 lalu. Penyebabnya karena dinilai tidak berkembang dan BPK juga merinci laba dan dividen atau bagi hasil dengan pemegang saham tak menunjukkan capaian positif.
