Pakar UMM: Eskalasi AS–Israel dan Iran Berpotensi Picu Inflasi serta Krisis Energi di Indonesia

JATIMTIMES – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran dampak global. Situasi tersebut tak hanya memantik spekulasi publik tentang kemungkinan perang besar, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Pakar Hubungan Internasional UMM, Dion Maulana P. menilai konflik yang terjadi bukan sekadar benturan militer sesaat. Ia menegaskan, akar persoalan sudah lama berada pada level ancaman eksistensial.

Baca Juga : Dinas PU Bina Marga Gerak Cepat Lakukan Perbaikan Jalan dan Plengsengan di Desa Taji Jabung

Menurut Dion, dalam perspektif keamanan ontologis, kedua negara memandang satu sama lain sebagai ancaman mendasar terhadap keberlangsungan negara. Selama persepsi tersebut tidak berubah, ketegangan akan terus berulang dalam berbagai bentuk.

“Iran itu ancaman bagi Israel, Israel juga ancaman bagi Iran. Selama kamu ada, aku tidak akan merasa aman. Jadi konflik seperti ini akan terus ada karena persoalan keamanannya sudah pada level eksistensial,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, eskalasi terbaru dipicu kebuntuan negosiasi nuklir antara dan yang berlangsung sejak tahun lalu. Proses diplomasi yang sempat berjalan akhirnya kembali menemui jalan buntu, bahkan disusul serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di tengah proses negosiasi.

Dion menilai keputusan Presiden tidak semata didorong isu pengayaan nuklir. Faktor keamanan kawasan dan perlindungan terhadap sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan pangkalan militer AS, juga menjadi pertimbangan utama.

“Alasannya dua. Pertama soal pengayaan nuklir yang dikhawatirkan menjadi senjata. Kedua, Iran dianggap mengancam sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan basis militer Amerika di kawasan,” katanya.

Meski situasi memanas, Dion mengingatkan publik agar tidak serta-merta menyimpulkan konflik ini akan berkembang menjadi Perang Dunia Ketiga. Menurutnya, konflik global membutuhkan proses panjang dan melibatkan dinamika kompleks antarnegara besar.

“Banyak informasi yang beredar harus dicek dan diverifikasi. Proses menuju perang dunia itu sangat kompleks, tidak sesederhana eskalasi regional,” tegasnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Dion, adalah dampak ekonomi global setelah jalur energi strategis dunia di dilaporkan ditutup. Selat tersebut merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia. Gangguan pada jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global.

“Kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang. Ketika ekonomi negara besar terganggu, kebijakan luar negeri mereka biasanya menjadi lebih agresif,” ujarnya.

Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, dinilai akan merasakan dampak langsung. Kenaikan harga minyak mentah berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Efek domino selanjutnya adalah naiknya harga kebutuhan pokok dan meningkatnya inflasi.

“Harga BBM pasti akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kalau BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi tidak bisa dihindari,” kata Dion.

Baca Juga : Dinas PU Bina Marga Gerak Cepat Lakukan Perbaikan Jalan dan Plengsengan di Desa Taji Jabung

Selain sektor energi, ketidakstabilan global juga dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, biaya impor, serta stabilitas fiskal nasional.

Terkait langkah diplomasi Indonesia, Dion turut menanggapi tawaran mediasi yang disampaikan Presiden . Ia menilai, dalam teori resolusi konflik, mediasi lazimnya dilakukan setelah kekerasan mereda.

“Mediator itu hadir setelah kekerasan berhenti. Kalau pertempuran masih berjalan, secara teori resolusi konflik tidak rasional menawarkan mediasi,” ujarnya.

Lebih jauh, Dion juga menyoroti posisi Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BOP). Menurutnya, kredibilitas sebuah lembaga perdamaian harus diukur dari konsistensi antara pernyataan dan tindakan para anggotanya.

Ia menilai serangan militer yang terjadi di tengah proses negosiasi justru bertentangan dengan semangat perdamaian yang diklaim forum tersebut.

“Indonesia harus mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Bagaimana mungkin lembaga yang mengklaim membawa perdamaian justru dipimpin negara yang menyerang pihak lain di tengah negosiasi? Itu tidak mencerminkan perdamaian,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Dion menyarankan Indonesia mengambil posisi diplomatik yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.

“Indonesia harus berani bersikap tegas dan tidak boleh takut terintimidasi. Kalau hukum internasional terus diinjak-injak, tinggal menunggu waktu negara lain juga bisa menjadi korban,” pungkasnya.