JATIMTIMES - Perbincangan mengenai aplikasi Review MBG milik Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir di media sosial. Kali ini, sorotan datang dari programmer Fuadit Muhammad yang mengulas sejumlah hal yang dinilainya janggal dari aplikasi tersebut, mulai dari mekanisme distribusi hingga teknologi yang digunakan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Fuadit awalnya mengaku heran karena aplikasi yang disebut bernilai Rp 1,2 triliun itu tidak dapat ditemukan di toko aplikasi seperti Google Play Store maupun App Store.

Baca Juga : Peringati Bulan Bung Karno, Donor Darah DPC PDI Perjuangan Banyuwangi Diserbu Warga

"Ada aplikasi namanya Review, tapi dia sendiri nggak mau direview. Siapa pemilik aplikasi tersebut? Ya, BGN dengan aplikasi barunya yang nilainya Rp 1,2 triliun yang bernama Review MBG," ujarnya.

Ia mengaku sempat berusaha mencari aplikasi tersebut di berbagai platform. "Sumpah, dari kemarin tuh gue nggak mau suuzon. Tapi seremonial di publik, gue pikir itu bisa diakses publik. Pas dicari ke mana-mana, mulai dari mesin pencari, marketplace kayak Play Store atau App Store, itu nggak ada. Ternyata distribusinya tertutup," katanya.

Menurut Fuadit, distribusi aplikasi secara tertutup justru memunculkan sejumlah persoalan, baik dari sisi keamanan maupun kemudahan pembaruan aplikasi.

"Jadi gini, aplikasi kayak gitu nggak perlu disembunyiin. Masyarakat dari lihat seremonial dengan touchscreen bohongan dan baca fiturnya dari berita itu juga sudah bisa ngukur kali. Rp 1,2 triliun itu angka yang terlalu berlebihan," ucapnya.

Meski begitu, ia juga memberikan kemungkinan alasan lain dari pihak BGN.

"Ini kalau pihak BGN-nya punya alasan lain ya. Misalnya dia nggak mau share data karena takutnya nanti dipakai sama pihak ketiga," lanjutnya.

Namun, menurutnya alasan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena penggunaan sistem operasi Android maupun iOS tetap melibatkan layanan pihak ketiga.

"Dari lo pakai SDK pemrograman Android atau iOS, itu sama aja lo sharing data ke penyedia operating system. Aktivitas di dalam aplikasi tersebut tetap bisa di-track sama pihak ketiga. Kecuali HP pegawai pakai Linux. Tapi ya kali, gue juga ragu lo ngerti Ubuntu," ujarnya.

Fuadit juga mempertanyakan alasan aplikasi tidak didistribusikan melalui toko aplikasi resmi. Padahal menurutnya, ada tiga keuntungan apabila aplikasi tersedia di Play Store atau App Store.

Pertama, proses penyaringan keamanan akan lebih baik karena aplikasi melewati pemeriksaan terhadap malware maupun virus.

"Emang lo seyakin itu? Misal kirim APK lewat WhatsApp nggak disabotase sama orang luar. Seyakin itu file APK yang dikirim ke ribuan pegawai SPPG itu asli?" katanya.

Kedua, pembaruan aplikasi menjadi jauh lebih mudah.

"Kalau aplikasi ada bug, masa setiap update harus kirim APK manual lewat WhatsApp atau Google Drive? User harus hapus aplikasi, download lagi, install ulang, login ulang. Kasian banget," ujarnya.

Ketiga, ia menyoroti pengguna aplikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, apabila pengguna belum sempat mengirim data yang tersimpan secara lokal, lalu diwajibkan memperbarui aplikasi secara manual, terdapat potensi data hilang.

"Kalau belum sempat kirim data cache ke server, itu gimana? Laporannya bisa hilang," katanya.

Di akhir ulasan pertamanya, Fuadit menduga alasan utama distribusi aplikasi dibuat tertutup bukan semata faktor teknis.

"Satu-satunya alasan yang paling masuk akal kenapa distribusinya tertutup, ya biar lu pada atau gue itu nggak bisa kasih review ke aplikasi yang nilainya fantastis ini. Ya balik lagi, Review MBG emang nggak mau direview," ujarnya.

Tak lama setelah videonya viral, Fuadit mengunggah klarifikasi. Ia mengakui terdapat kekeliruan pada asumsi awalnya.

"Halo teman-teman, gue mau klarifikasi. Sebelumnya gue minta maaf atas kesalahan informasi tentang aplikasi Review BGN yang ada di video gue sebelumnya," katanya.

Baca Juga : Kerjakan Skripsi di Kamar Kos, Mahasiswi di Tulungagung Meninggal

Ia menjelaskan, setelah memperoleh informasi lebih lanjut, aplikasi tersebut ternyata bukan aplikasi native Android maupun iOS, melainkan Progressive Web Apps (PWA).

"Di konten sebelumnya, gue pikir aplikasi ini adalah aplikasi native kayak Android atau iOS. Ternyata, ini PWA guys, Progressive Web Apps," ujarnya.

Menurutnya, fakta tersebut justru membuatnya semakin mempertanyakan besarnya anggaran yang disebut mencapai Rp 1,2 triliun.

"Which is, dengan budget Rp 1,2 triliun yang hasilnya bukan native, ini tuh jauh-jauh lebih nggak worth it menurut gue," katanya.

Fuadit kemudian menjelaskan bahwa secara teknis, PWA pada dasarnya merupakan situs web yang diberi kemampuan tambahan agar menyerupai aplikasi.

"Pembuatan aplikasi berbasis PWA ini sangat-sangat simpel. Persis sama kayak lo bikin web biasa. Tinggal nambah satu file yang namanya manifest.json. Bahkan bisa pakai AI, zero coding sama sekali," jelasnya.

Ia menambahkan, teknologi seperti ini umumnya digunakan perusahaan rintisan yang ingin membuat Minimum Viable Product (MVP) dengan biaya serendah mungkin.

"Biasanya dipakai startup yang mau ngejar MVP dengan budget minimal," katanya.

Sebaliknya, pengembangan aplikasi native membutuhkan biaya lebih besar karena harus melibatkan pengembang Android dan iOS secara terpisah, pengujian di berbagai perangkat, hingga penggunaan perangkat khusus seperti MacBook untuk pengembangan aplikasi iOS.

"Kalau budgetnya Rp 1,2 triliun, ya lo pikirlah sendiri," ucapnya.

Menurut Fuadit, nilai anggaran tersebut bahkan dinilai cukup untuk membangun perusahaan rintisan teknologi berskala besar.

"Rp 1,2 triliun itu bahkan nilai yang sudah cocok untuk startup, atau bahkan lo bisa bikin perusahaan sekelas Bank Jago, Flip, Evermos, atau bahkan pemain global kayak OpenRouter," ujarnya.

Ia juga mengaku membaca berbagai komentar dari sesama pengembang aplikasi yang memperkirakan biaya pembuatan aplikasi serupa jauh lebih rendah.

"Kalau jadinya cuma PWA, ya lo bisa cek kolom komentar gue. Banyak banget yang nawarin budgetnya Rp 6-10 juta. Itu bahkan mereka udah dapat margin," katanya.

JatimTIMES juga mencoba membuka website Review MBG pada Senin (29/6/2026). Di beranda muncul tulisan Mulai Review dengan sub Lihat Perangkat Review dan Lihat Peringkat SPPG. Namun saat keduanya diklik muncul eror pada laman. 

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait ulasan maupun kritik yang disampaikan Fuadit Muhammad mengenai aplikasi Review MBG tersebut.