JATIMTIMES - Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kota Malang tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp 303 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Sisa anggaran nitu, dari total anggaran sebesar Rp 2,718 triliun.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan besarnya SILPA tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai angin segar di tengah kebijakan efisiensi yang tengah berlangsung.
Baca Juga : Dewan Soroti Penyerahan Ratusan PSU Perumahan Mangkrak, Tuding Lemahnya Pengawasan Pemkot Malang
Menurutnya, efisiensi tetap harus dilakukan dengan memastikan pelayanan publik tidak berkurang. Namun, belanja yang bersifat primer, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat, harus tetap menjadi prioritas.
“Tema efisiensi tanpa mengurangi pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya itu. Intinya membuang atau mengurangi hal-hal yang sifatnya bukan primer,” ujar Mia, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, SILPA yang telah melalui proses audit dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan APBD tahun 2026. Namun, penggunaannya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, DPRD Kota Malang menyoroti masih rendahnya porsi belanja modal dalam APBD. Amithya menyebut, realisasi belanja modal saat ini baru berada di kisaran 8 persen.
Padahal, DPRD telah merekomendasikan agar porsi belanja modal dapat ditingkatkan setidaknya menjadi 10 hingga 15 persen. Angka tersebut dinilai penting agar belanja pembangunan tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan belanja operasi. “Belanja modal itu kan beberapa di antaranya untuk masyarakat,” tegasnya.
Amithya mengatakan, rendahnya belanja modal menjadi salah satu catatan yang berulang dalam rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Karena itu, rekomendasi DPRD yang menjadi bagian dari lampiran rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD harus benar-benar ditindaklanjuti Pemkot Malang. “Kita harus melihat perkembangan dan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD. Ada beberapa catatan yang berulang di tahun lalu, contoh seperti belanja modal,” jelasnya.
DPRD akan kembali mengawasi penganggaran melalui perubahan APBD 2026. Evaluasi tersebut kemudian akan dilanjutkan dalam pembahasan anggaran tahun 2027. “Ketika penganggaran di 2026 ini, di P-APBD, kita cek kembali. Nanti kemudian kita follow up di 2027,” katanya.
Baca Juga : Kebun Binatang Surabaya Viral usai Eks Dirut Jadi Tersangka Korupsi Rp 10,2 Miliar, Begini Kondisi Satwanya
Selain persoalan belanja modal, DPRD juga tengah menyiapkan langkah konsultasi terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang berulang kali menyisakan anggaran.
Mia menyebut, persoalan tersebut terjadi karena tidak banyak sasaran program DBHCHT yang tersedia di Kota Malang. Akibatnya, sebagian anggaran berpotensi tidak terserap dan kembali menjadi SILPA.
Ia berencana melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebelum berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
“SiLPA-nya berulang dari beberapa tahun silam. Tidak mampu diserap karena memang sasarannya tidak ada atau tidak banyak di Kota Malang. Harapannya bisa digunakan,” ujarnya.
Mia menegaskan, konsultasi tersebut akan diupayakan sesegera mungkin. Namun, penyelesaiannya tetap membutuhkan proses dan tidak bisa langsung selesai hanya melalui satu kali konsultasi.
“Sesegera mungkin. Tidak mungkin hanya karena kita konsultasi kemudian langsung selesai. Kita harus melihat prosesnya juga seperti apa,” pungkasnya.
