JATIMTIMES — Fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. DPRD Jawa Timur (Jatim) menilai kondisi tersebut dipicu oleh beredarnya isu kelangkaan BBM di media sosial yang tidak segera diluruskan.
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Lumajang–Jember Khusnul Khuluk meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM sekaligus mempercepat penyampaian informasi resmi kepada masyarakat agar kepanikan tidak terulang.
Baca Juga : Perluas Pengawasan Keamanan, RT Berkelas Jadi Jalan Pasang CCTV Lingkungan Kota Malang
“Warga Jember ini memang mudah panik jika ada isu di media sosial. Informasi itu sering diterima mentah-mentah sehingga banyak masyarakat yang akhirnya membeli atau menimbun BBM,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Menurut Khusnul, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu lebih responsif dalam memberikan klarifikasi setiap kali muncul isu kelangkaan BBM. Informasi yang cepat dan akurat dinilai penting agar masyarakat tidak bereaksi berlebihan.
Anggota Komisi B DPRD Jatim asal Fraksi PKS ini menegaskan, berdasarkan keterangan pemerintah daerah, stok BBM di Jember sebenarnya dalam kondisi aman.
“Bupati Jember juga sudah menyampaikan bahwa stok BBM aman. Tapi kalau isu di media sosial tidak segera diluruskan, masyarakat bisa langsung bereaksi dengan membeli BBM secara berlebihan,” katanya.
Selain faktor informasi, Khusnul juga menyoroti pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya jenis solar, yang dinilai masih perlu diperketat. Ia menyebut praktik penimbunan oleh oknum tertentu masih terjadi.
“Ada oknum yang membeli solar subsidi melebihi kapasitas, bahkan sampai ada yang tertangkap. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, praktik tersebut dapat memicu kelangkaan semu di lapangan yang kemudian memperbesar kepanikan masyarakat.
Baca Juga : 27 Ribu Warga Malang Masih Menganggur, DPRD Soroti Peluang Kerja dari Investasi
Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelaku penimbunan BBM subsidi.
“Para penimbun solar subsidi ini harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kalau penindakannya serius, saya yakin mereka akan jera dan tidak mengulanginya lagi,” tegasnya.
Khusnul menambahkan, pengawasan distribusi yang ketat perlu diiringi komunikasi publik yang terbuka dan cepat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar.
“Yang paling penting adalah memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan,” pungkasnya.
