JATIMTIMES - Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Jawa Timur (Jatim) bakal dibangun perdana di Kabupaten Malang. Saat ini, sejumlah unsur terkait mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif di Kabupaten Malang juga telah mempersiapkan pembangunan SNT yang diproyeksikan bakal mulai dibangun pada akhir tahun 2026 tersebut.
Terbaru, pada Rabu, 22 Juli 2026, juga telah dilangsungkan pembahasan tentang surat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang untuk pendirian SNT. Pada agenda yang berlangsung di DPRD Kabupaten Malang tersebut juga turut dihadiri sejumlah pejabat terkait di jajaran eksekutif maupun legislatif.
Baca Juga : Kemenko PMK Jadikan SMAN 2 Kota Malang Role Model Nasional Program UKS
"Agenda hari ini adalah salah satu item dari 11 item yang itu harus kami penuhi, yaitu adalah dukungan dari DPRD untuk pendirian SNT," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, saat ditemui JatimTIMES usai menghadiri agenda pembahasan rencana pembangunan SNT.
Dari pantauan JatimTIMES, agenda pembahasan tentang surat dukungan DPRD Kabupaten Malang untuk pendirian SNT tersebut turut dihadiri oleh sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sementara dari sisi legislatif turut dihadiri para pimpinan dewan mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Malang, hingga ketua fraksi.
"Jadi ini tadi pimpinan dewan hadir, termasuk ketua-ketua fraksi, karena memang dewan itu kan menjadi satu akumulasi dan ini sudah bersinergi. Artinya sudah kami bahas dan semuanya sepakat untuk mendukung pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi," ujarnya.
Sebelumnya, disampaikan Tomie, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang telah mempersiapkan sejumlah lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan SNT. Hal itu sebagaimana instruksi dari Pemerintah Pusat.
Sementara untuk sejumlah lahan yang disiapkan oleh Pemda tersebut salah satunya berada di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. "Lokasinya sudah ditentukan di Dampit, itu merupakan usulan kami di bulan April yang merupakan tanah aset kita (Pemda Kabupaten Malang). Kemudian juga sudah dicek oleh Pemerintah Pusat," imbuhnya.
Sebelum ditentukan bakal dibangun di Kecamatan Dampit, disampaikan Tomie, Pemerintah Pusat telah melakukan sejumlah penilaian yang mencakup 11 item. Salah satunya mengenai pemanfaatan ruang yang juga sudah selesai dilakukan pengecekan dan telah dinyatakan clean and clear.
"Sehingga salah satunya tinggal proses dukungan dari dewan. Nah, ini tadi Alhamdulillah sudah sepakat SNT dibangun di sana (Kecamatan Dampit, red)," tuturnya.
Dijabarkan Tomie, beberapa persyaratan yang ada pada 11 item yang juga harus dipenuhi oleh Pemkab Malang terkait pembangunan SNT tersebut, di antaranya meliputi bukti kepemilikan aset, pemanfaatan ruang, hingga adanya dukungan dari DPRD Kabupaten Malang.
Hasilnya, dari sejumlah proses pada 11 item persyaratan dari Pemerintah Pusat tersebut sudah dinyatakan clean and clear. "Kalau sesuai dengan timeline itu tidak boleh lebih dari tanggal 23 (Juli 2026, red) besok. Sehingga hari ini tadi sudah dibahas, hasilnya sepakat untuk nantinya segera kami sampaikan surat dukungan dari dewan tersebut," imbuhnya.
Baca Juga : Kasus HIV/AIDS Melonjak, Lilik DPRD Jatim Dorong Hapus Stigma dan Perluas Layanan Skrining
Sebagaimana diketahui, SNT merupakan program unggulan non-asrama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program tersebut merupakan sinergi dari program kebijakan Pemerintah Pusat sampai ke tingkat daerah termasuk di Kabupaten Malang.
Sedangkan tujuannya adalah penguatan atau pembentukan sumber daya manusia yang unggul mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Sementara pembentukan sumber daya manusia yang unggul tersebut salah satunya mencakup pembentukan sekolah.
Pembangunan sekolah pada program nasional tersebut terdiri dari berbagai item. Mulai dari Sekolah Rakyat, SMA Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi yang kini juga telah dibahas oleh Pemkab Malang bersama DPRD Kabupaten Malang.
"Pada program sinergi tersebut, intinya adalah Pemerintah Pusat menyediakan semua pembiayaan untuk pendirian gedung sampai operasional hingga nantinya siap menerima siswa. Tentunya dengan batasan-batasan yang itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah wujud sinerginya adalah menyediakan lahan untuk didirikan bangunan termasuk SNT tadi," ujar Tomie.
Spesifik pada SNT, disampaikan Tomie, diharapkan bisa segera dibangun di tahun 2026. "Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah akan bisa dibangun untuk Sekolah Nasional Terintegrasi," imbuhnya.
Perlu diketahui, luas lahan yang dipersiapkan oleh Pemkab Malang untuk pembangunan SNT di Kecamatan Dampit tersebut seluas sekitar 18 hektare. Sedangkan cakupan anggaran secara keseluruhan yang bakal digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut ditaksir mencapai Rp300 miliar.
"Sekolah Nasional Terintegras se-Jawa Timur baru kita, Kabupaten Malang satu-satunya," pungkasnya.
